analis aset daerah. Analisis vertikal dilakukan dengan membandingkan antarpos dalam 1 (satu) jenis laporan yang sama. analis aset daerah

33): a. 1. IDENTITAS JABATAN 1. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara. pedoman dan Kegiatan 15 100320 2000 0,2990 perturan yang berlaku dan membuat laporan barang milik daerah b. ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN Muhammad Irfan Nasution1, Nurwani2 1,2Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1irfannasutionasril@gmail. 4, No. Ekonomi . FARIDA, M. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, 1114. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; unsur pelaksana pemerintah daerah (Perwali Nomor 68 tahun 2021), yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Sebagian urusan pemerintah dibidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 3) Laporan hasil analisis data teknis 4) Menyusun, menyempurnakan dan menyerahkan laporan hasil analisis data Internal : 1) Atasan langsung telah menerima Konsep paparan hasil analisa dataANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. Analisis Penggunaan, Penatausahaan, dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah di Pemerintahan Kota Tomohon. Begitu juga dengan analisis efektivitas keuangan daerah Provinsi Lampung, yang berada di peringkat tertinggi yaitu 132,17%. 1. Fungsional. 9. (2018). 07 tentang akuntansi aset tetap. Analis Aset Negara: D-IV KEUANGAN DAERAH: 79: YODHY TEGUH FIRMANSYAH, SE NIP. (2019). Pelaksana. Aset atau aktiva merupakan salah satu komponen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan sub komponen terbesarnya adalah aset tetap. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 6(10). Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset/barang milik daerah. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan. Pengelola Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi. & M. 19 Tahun 2016. NIP. 8ANALISIS PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK DAERAH PADA KABUPATEN BOYOLALI Abstrak Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan atau dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi dari masing-. Pemerintahan dan aset yang dimiliki oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Asset informaton in the balance sheet, describes the conditons of economic wealth owned by the local government. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana. 19 TAHUN 2016 (Studi Pada Proses Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan & Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu) Oleh Ana Zaskia Anwar Pengelolaan Aset Tetap Milik Daerah. medan . Judul. Analis aset daerah Pemerintah kabupaten agam Apr 2022 - Saat ini 1 tahun 5 bulan. . Sirhan Shop. 197801032009011003 Pengatur (II/c) SLTA Pengadministrasi Umum Bidang Pengelolaan Keuangan 19 IBNU SALABIN NIP. wardatul hubby hasibuan . Jenis data yang digunakan adalah data primer, dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis data. 1. Tertibnya pengelolaan barang milik daerah (aset tetap) membawa efek signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah. , Made, A. Bapak Drs. PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI DATA DAN ANALISIS ASET SARANA-PRASARANA SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN (Buku II) + Software Format Data dan Analisis untuk Tingkat Dinas. : 21E/KPT/2018Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022. Aset atau Barang Milik Daerah - JDIH Kota Padang. 96/PMK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif, jenis data yang digunakan penelitian ini dalam data primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasiRangkuman Materi SKB CPNS 2019 untuk formasi Analis Aset Daerah Pemerintah Provinsi. 2021. 3 Melakukan Analisis Optimalisasi Aset Menurut Siregar (2004, h. PENGARUH PENGELOLAAN ASET DAERAH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar. 19 Tahun 2016 yang meliputi pertimbangan penghapusan aset daerah, proses penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah. Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah Penelitian Terdahulu Andriyani Lysa 2008, dengan penelitian berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintah Kabupaten. Riwayat Jabatan 2. pertanggungjawaban. Maka penelitian ini difokuskan untuk meneliti aset-aset di Pemerintah Provinsi Jambi yang berjudul “Analisis pengelolaan barang milik daerah danbarang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNG BALAI Muhamad Nur Afandi Dosen STIA LAN Bandung Jalan Cimandiri No. Kelompok. Kupna Jurnal; Kumpulan Artikel Akuntansi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. 03. 4. (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah. 1 KODE JABATAN : 1. idaset tetap oleh pemda secara keseluruhan sesuai yang diatur dalam PERMENDAGRI No 19 Tahun 2016. 1 Ruang Lingkup Aset Daerah Pada dasarnya aset daerah adalah istilah ekonomi dan dengan demikian aset merupakan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. " Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, vol. aset daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Anjab ABK Analis Aset Daerah. Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010. Kata kunci: Inventarisasi, Legal audit,. Ak Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Aset menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan aset daerah; pengoordinasian dan melakukan penghimpunan dalam rangka penelaahan atas usulan rencana kebutuhan aset daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan aset daerah kepada pejabat pengelola. Adapun posisi formasi yang dibutuhkan Pemda DKI ialah jabatan analis aset daerah, analis dokumen perizinan serta pemula satpol PP. Maka penelitian ini difokuskan untuk meneliti aset-aset di Pemerintah Provinsi Jambi yang berjudul “Analisis pengelolaan barang milik daerah danProfil. Aset Daerah menjadi lebih kongkrit. yang ditetapkan berdasarkan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang. Hj. 960. satu lingkup pengelolaan atau manajemen aset daerah adalah penatausahaan aset. Permendagri No. aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang telah berpendoman dengan Permendagri No 19 tahun 2016 namun masih ada siklus yang belum berjalan dengan baik. (2020). METADATA PERATURAN. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, , Volume IV (1), 40-43. Perencana Ahli Muda. 499. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, 1114. 288 Visitor Today. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET NINIES KURNIA K, SE. (2017). Asset Management Staff (Internship) at Logistic and General Affairs Division PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Agu 2015 - Nov 2015 4 bulan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui and. Lain-lain pungutan daerah yang sah menurut undang-undang. 4. Meningkatkan Akuntabilitas Publik melalui Optimalisasi Manajemen Aset Negara/Daerah — Maslani MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PUBLIK MELALUI OPTIMALISASI MANAJEMEN ASET NEGARA/DAERAH Oleh: Maslani 1) A. id Telp. ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPKAD). 07 /2015 serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen. Manajemen Aset Daerah Sutaryo, SE, M. a. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah A. 1 PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU URAIAN JABATAN 1. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Anjab ABK Analis Aset Daerah. A. 000 1. BAB I PENDAHULUAN A. Si, Ak-Jurusan Akuntansi FE UNS Real property merupakan kumpulan atas berbagai macam hak dan interest yang ada dikarenakan. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pembantu pengelola; c. Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah. 19761011 200801 1 012 Pengatur (II/c) Pengadministrasi Umum 18 YOVIAL ANIS NIP. PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Donna Okthalia Setiabudhi1 1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Jl. 7. 2. , & Lambey, L. Kepala bidang Pajak Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, Suharto menyebutkan dari sekian alokasi perolehan pajak hotel yang terealisasi mencapai 23 Milyar rupiah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk niewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai denganPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik. 2 Siklus penghapusan barang milik daerah karena putusan. Pengelolaan aset pemerintah daerah sendiri merupakan suatu sistem. . Kedua, aset tanah jalan nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp109,6 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya. Tugas fungsi penunjang Keuangan sub Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah dan Pajak Daerah sesuai Kewenangan dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku Fungsi 1 penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta pelaporan akuntabilitas kinerja badanBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang pada 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2015, 2016, 2017 realiasinya mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. 01 Akumulasi penyusutan aset tetap 75. Infrastruktur . rekomendasi di bidang aset negara. Ringkasan Tugas Jabatan Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan di bidang aset daerah 3. Metode. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. 1. 19681007 198903 2 008 Bondowoso, Januari 201 9 KA. Fokus Masalah Dari latar belakang tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai penurunan nilai akun-akun aset pada neraca, terlebih setelah adanya perubahan nomenklatur pada BPPD Kota Bandung. Kata kunci : Penatausahaan Aset Tetap, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 18: ENDANG WERDAYA. LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 780 -767 TAHUN 2020 TENTANG : HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA. Gamar dan Djamhuri (2015) menjelaskan bahwa inspektorat bukanlah lembaga. 2021/No. modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Nasution, M. ABSTRAK. Anwar Sidik Hidayat selaku Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan serta Bapak Adi Cahyadi, SE. Bendahara. This paper analyses the best method for businesses to adopt in fulfilling a broad range of compliance regulations and summering up the key aspects that must be followed. (3) Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang. id – Uraian Tugas Jabatan Analis Keuangan Pusat Dan Daerah. ID : 41 HLM. , M. Kota Bekasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Jan 2018 - Jun 2019 1. pemanfaatan aset tetap Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar ada dua jenis pemanfaatan yang dipakai pada BKD Kabupaten Tanah Datar yaitu sewa dan. Pelatihan dan Bimtek Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penilaian, Dan Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah. Sementara dalam telaah kultur filsafat. FUNGSI atau MANFAAT PENGELOLAAN ASET DAERAH. Kode Jabatan : - 3. 01 Dana cadangan 500. 1. I. ANALISIS INVENTARISASI ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019 Cicilia Apriliana Tungga Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan. Dalam laporan neraca keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya,. 4. 189 Your IP AddressBarang Milik Negara/Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,. diskominfo@kolakatimurkab. . Analisis efektivitas menejemen aset properti riil pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah Kota Jogjakarta tahun. 644. KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) III. Para calon peserta seleksi CPNS Analis Aset Negara 2010 atau. Sekretaris Daerah selaku pengeola; b. Sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebab, sebuah bisnis yang dibangun harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Analisis’Kebijakan’Mengenai’Aset’ danPengelolaan ’Barang’MilikDaerah’(BMD)’ WahyudiKumorotomo,PhD’ ’ Jurusan’Manajemen’dan’Kebijakan’Publik’Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. dengan prosedur yang berlaku untuk. RETNO WULANDARI, MM. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi : Penyusunan bahan. ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET DAERAH DALAM PENYUSUNAN NERACA PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SULAIMAN Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember E-mail : sulaiman_akt25@yahoo. 6523, JDIH. (031) 8941878 — 8963227 Faks : (031) 8926159 E-mail : [email protected]. IP, Ibu Iis Risnawati, S. Tipe Dokumen. 07 /2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pengelolaan. 2015. SK Pembentukan Tim Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Akhir ini, penulis mengangkat judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. Masa Kerja Keseluruhan 11 Tahun, - Bulan A. Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan di bidang aset daerah 21 Analis Aset Negara S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Pemerintahan/ Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang aset. id Abstrak Penelitian Bertajuk Analisis Penerapan PSAP No. Dalam pengelolaan aset daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 pasal 5 ayat (2) kepala daerah dibantu oleh: a. Pengelolaan / manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan and penghapusan. Volume 16, Nomor 3:613-623 July 2022| ISSN (P): 1829. Wastukancana No. 07. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik. ∑ laporan keuangan dan aset yang disusun tiap tahun (prognosis dan akhir tahun) Laporan Keuangan dan Aset BPKAD SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Dra. Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. 19820317 200902 1 006: Penata Muda Tk. Struktural. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya; dan d. (2015). 369/2019, PERATURAN. 12, No. 499. Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. pengelolaan aset daerah yang menjadi fokus penelitian adalah aspek penatausahaan aset daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang merupakan salah. pengelolaan Keuangan dan aset daerah; e. Pinatik, Sherly, et al. Tipe Dokumen. BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang. Anshori, Z. sumatera utara . Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.